REBUILDING INDONESIA ECONOMY

Pandemi Covid-19 memukul berbagai sektor di seluruh Dunia, termasuk sektor perkonomian Indonesia. Sebagai langkah untuk menganggulangi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Omnibus Law Undang - Undang Cipta Kerja di tengah pandemi, dalam upaya percepatan perbaikan ekonomi pasca krisis akibat wabah. Penurunan ekonomi yang terjadi saat ini bisa dilihat dari kinerja Quartal 3 tahun 2020, dimana ekonomi dalam negeri mengalami kontraksi sebesar -3,49% disertai dengan tingkat pengangguran yang meningkat. Hal tersebut menyebabkan Indonesia terjebak ke dalam middle income trap, sehingga Implementasi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan bisa mengurangi dampak negatif krisis akibat pandemi pada 29 juta jiwa penduduk Indonesia yang berada di usia kerja. Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sendiri disambut positif kalangan pengusaha, dimana keluhan atas masalah perijinan, tumpang tindih kewenangan, dan panjangnya alur birokrasi, diharapkan bisa teratasi dengan implementasi tata aturan dari Undang-Undang tersebut. Dalam mendukung Undang-Undang untuk memperbaiki perekonomian tersebut, pemerintah akan memberikan insentif penurunan tarif pajak, salah satunya penurunan Pph Badan yang ditargetkan menjadi sebesar 20% pada tahun 2022. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja disertai insentif dari pemerintah tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 kembali pada kisaran 5%, meningkatkan geliat pelaku usaha di dalam negeri, menarik investor asing, dan membawa Indonesia keluar dari jerat middle income trap. Meski demikian masih banyak hal lain dipertanyakan, yaitu seperti dampak Omnibus Law ini untuk jangka pendek, menengah, dan panjang? Apakah bisa mengatasi permasalahan supply and demand lapangan kerja? Seberapa menarikkah Indonesia dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja ini bagi Investor Asing? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Temukan jawabannya pada diskusi webinar yang menghadirkan: - Bpk. Panji Irawan (Direktur Treasury & Retail Banking Bank Mandiri) - Bpk. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) - Bpk. Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan) - Bpk. Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) - Bpk. Mohamad Ikhsan (Ekonom & Advisory Board Mandiri Institute) - Mr. Lin Neumann (Managing Director American Chamber of Commerce Indonesia) Para pembicara akan membahas tuntas seputar penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian dalam negeri terutama pada tahun 2021 dimana vaksin Covid-19 telah mulai didistribusikan kepada masyarakat.  

About Us

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Wealth Management Group
Menara Mandiri 1 Lantai 22-23
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Senayan, Jakarta
12190